Pengembangan Infrastruktur Di Area San Diego Hills

Operator bandara negara PT Angkasa Pura (AP) II menandatangani perjanjian pinjaman investasi senilai Rp1,5 triliun dengan perusahaan pembiayaan infrastruktur PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) untuk meningkatkan layanan udara. Direktur Keuangan PT Angkasa Pura II Andra Y Agussalam menandatangani perjanjian dengan Direktur PT SMI Edwin Syahruzad di sini pada hari Rabu.

Pengembangan Infrastruktur Di Area San Diego Hills. Pinjaman akan dibayarkan dalam 10 tahun. “AP II menyambut hangat penandatanganan perjanjian kerja sama. Semoga fasilitas kredit dari PT SMI akan dapat memaksimalkan dan mempercepat pengembangan infrastruktur di bandara yang dikelola oleh AP II,” kata Agussalam.

Dia menyatakan harapannya penandatanganan perjanjian kredit akan memfasilitasi pengembangan infrastruktur di wilayah operasional AP II. Dia mengatakan dia optimis bahwa AP II akan dapat mengembangkan bandara termasuk infrastruktur dan fasilitas mereka untuk memberikan layanan terbaik kepada pengguna layanan bandara.

Di sisi udara, AP II berfokus pada pengembangan dan peremajaan landasan pacu, taxiway, celemek dan fasilitas pendukung lainnya, sementara di sisi darat, fokus pada pembangunan dan pengembangan terminal, tempat parkir, aksesibilitas dan fasilitas pendukung lainnya.

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan bahwa pemerintah telah memperluas fasilitas pajak pada layanan ekspor, dalam bentuk pajak pertambahan nilai (PPN) nol persen, untuk mendorong peningkatan ekspor layanan.

“Kami menambahkan kegiatan ke layanan ekspor yang bisa mendapatkan fasilitas pajak dalam bentuk tarif PPN nol persen,” kata Mulyani di Istana Presiden Bogor, Rabu. Dia menyebutkan bahwa ekspor layanan dapat berupa layanan teknologi informasi, layanan penelitian dan pengembangan, layanan hukum, layanan akuntansi dan pembukuan serta audit, layanan interkoneksi, peralatan transportasi, dan layanan pengiriman barang untuk manajemen peralatan transportasi.

Menurutnya, pihaknya saat ini sedang menyelesaikan Peraturan Menteri Keuangan tentang fasilitas pajak. “Dengan demikian, potensi kita dapat memiliki fasilitas yang sama dengan negara-negara ASEAN lainnya,” kata Sri Mulyani. Pada awal presentasinya, menteri keuangan mengatakan bahwa pemerintah memberikan insentif bagi dunia bisnis dalam bentuk “tunjangan pajak,” fasilitas PPN untuk para pemain UMKM, dan insentif pajak di sektor pertambangan serta bea impor yang ditanggung oleh pemerintah.

“Lalu, kami juga memberikan insentif berdasarkan daerah, seperti zona ekonomi khusus, kawasan industri, zona perdagangan bebas, dan stok,” tambahnya. Dia mengakui bahwa Presiden Joko Widodo telah meminta berbagai insentif untuk dievaluasi dengan sangat cermat dalam hal efektivitas.

Sri Mulyani menjelaskan bahwa untuk fasilitas tax holiday, dalam waktu 6 bulan dari April hingga sekarang, ada investasi baru senilai Rp162 triliun yang telah menerima tax holiday untuk sembilan perusahaan, yang akan mempekerjakan delapan ribu pekerja di Indonesia.

Menteri mencatat bahwa dari sembilan investasi, delapan adalah investasi baru dan satu ekspansi. “Presiden meminta kami untuk menyederhanakan proses dan juga mengevaluasi efektivitas tax holiday untuk meningkatkan investasi,” ungkapnya.

Sementara itu, mengenai penurunan tarif PPh untuk UKM dari 1,0 persen menjadi 0,5 persen, menteri keuangan menyatakan bahwa jumlah wajib pajak saat ini meningkat.

Jumlah wajib pajak baru telah mencapai lebih dari 232 ribu UKM, dengan total Rp5 triliun dari 1,5 juta UKM. Menurutnya, rancangan PMK yang baru sedang dipersiapkan dan akan segera diluncurkan untuk mendukung kegiatan ekspor dan investasi.




Leave A Comment